PATTIRO
MALANG adalah organisasi non pemerintah yang berkedudukan di
Malang. Fokus kegiatan Pattiro Malang adalah penguatan partisipasi masyarakat
warga dan promosi tata pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam hal ini, PATTIRO
MALANG berperan sebagai Resource Center, Pusat pengembangan advokasi,
Kajian, Penelitian dan Pusat Pelatihan.
Setiap program senantiasa diawali dengan
research, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan–tahapan berikutnya dengan
disertai pendampingan dan penguatan masyarakat lokal secara partisipatif,
demokratis dan berkeadilan yang berorientasi pada peningkatan kualitas
pelayanan dasar kepada masyarakat.
Latar Belakang
Penerapan sistem desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia melalui paket Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 menimbulkan harapan terciptanya tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sistem itu memberi kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat warga untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan nasibnya sendiri. Segala sumber daya yang dimiliki masyarakat, khususnya di daerah, akan dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Namun berubahnya karakter hubungan pusat-daerah, yang terjadi dalam sistem desentralisasi ini, tidak serta merta mengakibatkan berubahnya hubungan masyarakat-negara (society-state). Harapan mulia desentralisasi seperti tersebut di atas tidak serta merta terwujud. Masyarakat warga masih menjadi kelompok yang tersisih dalam pengambilan keputusan-keputusan publik (seperti dalam penetapan kebijakan daerah dan anggaran daerah), pelayanan publik yang baik belum dapat dinikmati kelompok masyarakat miskin, serta korupsi, kolusi dan nepotisme mesih menjadi cara hidup birokrasi di banyak daerah.
Penciptaan masyarakat kritis dan penguatan partisipasi masyarakat warga adalah solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan itu, warga dapat memperjuangkan sendiri kepentingannya. Harapannya, tata pemerintahan yang baik akan mudah terwujud dengan aktifnya pertisipasi masyarakat warga.
Dalam rangka itulah, PATTIRO MALANG hadir
sebagai lembaga independen yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang
baik melalui penciptaan masyarakat kritis dan penguatan partisipasi warga.
Latar Belakang
Penerapan sistem desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia melalui paket Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 menimbulkan harapan terciptanya tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sistem itu memberi kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat warga untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan nasibnya sendiri. Segala sumber daya yang dimiliki masyarakat, khususnya di daerah, akan dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Namun berubahnya karakter hubungan pusat-daerah, yang terjadi dalam sistem desentralisasi ini, tidak serta merta mengakibatkan berubahnya hubungan masyarakat-negara (society-state). Harapan mulia desentralisasi seperti tersebut di atas tidak serta merta terwujud. Masyarakat warga masih menjadi kelompok yang tersisih dalam pengambilan keputusan-keputusan publik (seperti dalam penetapan kebijakan daerah dan anggaran daerah), pelayanan publik yang baik belum dapat dinikmati kelompok masyarakat miskin, serta korupsi, kolusi dan nepotisme mesih menjadi cara hidup birokrasi di banyak daerah.
Penciptaan masyarakat kritis dan penguatan partisipasi masyarakat warga adalah solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan itu, warga dapat memperjuangkan sendiri kepentingannya. Harapannya, tata pemerintahan yang baik akan mudah terwujud dengan aktifnya pertisipasi masyarakat warga.